DEMAKMU.COM | Semarang – Beberapa waktu terakhir sedang ramai pemberitaan mengenai tidak diizinkannya Takmir Masjid Al-Hikmah di Kota Pekalongan menggunakan Lapangan Mataram Pemkot Pekalongan untuk menggelar Salat Id pada hari Jum’at, 21 April 2023. Beredar juga foto Surat Jawaban Walikota Pekalongan atas permintaan izin penggunaan Lapangan Mataram. Salah satu poin di dalam surat jawaban tersebut ialah Pemerintah Kota Pekalongan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yang akan berlebaran pada hari Sabtu, 22 April 2023, dan akan menggelar Salat Id di Lapangan Mataram.
Perbedaan penentuan awal sebenarnya sudah menjadi fenomena yang lumrah di Indonesia. Hal ini disebabkan perbedaan dasar yang digunakan, baik oleh pemerintah maupun Muhammadiyah.
Dalam Tabligh Akbar Ramadan yang digelar PK IMM Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, PK IMM Ma’had Abu Bakar Putra dan PK IMM Ma’had Abu Bakar Putri, Selasa (4/4/2023), Ketua PWM Jawa Tengah Dr. KH. Tafsir, M.Ag. menjelaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan hijriah, khususnya Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan suatu hal yang biasa terjadi.
“Pada level syariah semua sepakat Idulfitri jatuh pada 1 Syawal. Nggak ada yang berbeda pendapat, nggak ada yang berpendapat bahwa Idulfitri itu 2 Syawal. Yang berbeda adalah cara memahami kapan 1 Syawal itu,” ungkap Tafsir.
Menurutnya perbedaan memahami 1 Syawal bermuara pada perbedaan metode yang digunakan. Pemerintah selama ini menggunakan metode rukyatul hilal, baik dengan mata telanjang maupun bantuan teropong. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
“Waktu itu tidak mudah untuk dipahami. Satu bulan di dalam Islam ada dua kemungkinan, kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada 28 apalagi 31. Sehingga Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 H jatuh pada tanggal 21 April, dan mungkin pemerintah tanggal 22 April. Keduanya masih 1 bulan, tidak menyalahi Al-Quran,” imbuh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang ini.
Dr. KH. Tafsir, M.Ag. juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada niatan Muhammadyah berbeda (dalam penentuan awal bulan hijriah) dengan pemerintah.
“Tidak ada niatan Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah atau yang lainnya. Pengennya ya sama, namun tidak mudah. Namun karena kita tidak ada patokan metode secara global sehingga perbedaan adala sebuah keniscayaan,” tandasnya.
Ia juga berharap agar ijtihad masing-masing tidak digunakan untuk saling menyalahkan, melainkan dipedomani menurut keyakinan masing-masing. Mengingat kedua metode, baik rukyatul hilal maupun hisab hakiki wujudul hilal memiliki dasar yang sama-sama kuat.
“Hasil keputusan Muhammadiyah tidak boleh kita pakai untuk meyalahkan hasil ijtihadnya NU, begitupun dengan pemerintah dan sebaliknya. Fikih sekalipun berbeda, tetap menjadi pedoman kita mengamalkan ajaran agama,” pungkas Tafsir.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammadiyah melalui Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0E/2023 tentang Penetaan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1444 H menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 H jatuh pada tanggal 21 April 2023. Untuk itu, PP Muhammadiyah menghimbau kepada segenap warga persyarikatan untuk menggelar Salat Idulfitri di lingkungannya masing-masing.
