DEMAKMU.COM | Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu, terutama dalam memastikan integritas perolehan suara kader Muhammadiyah. Mereka menekankan pentingnya menghindari manipulasi dan kecurangan dalam proses tersebut.
Menurut pernyataan dari LBH AP Muhammadiyah, yang dirilis pada Senin (19/2), kader Muhammadiyah yang turut serta dalam kontestasi Pemilu 2024 diminta untuk turut serta dalam pengawasan proses pemungutan suara. Mereka juga dihimbau untuk melaporkan setiap indikasi kecurangan atau manipulasi yang mereka temui selama proses penghitungan suara.
LBH AP Muhammadiyah akan memberikan bantuan hukum secara profesional di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sesuai arahan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu harus dilakukan melalui jalur hukum yang sah, tanpa memicu potensi kekerasan atau konflik horizontal.
Terhadap isu-isu manipulasi atau penggeseran suara, LBH AP PP Muhammadiyah menyatakan bahwa mereka akan mengambil langkah hukum, termasuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan melaporkan pidana terhadap pelaku yang terlibat
LBH AP Muhammadiyah menyoroti beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif yang mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan. Mereka mengutip Pasal 309 dan Pasal 312 yang menjelaskan tentang pidana bagi mereka yang dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan integritas pemilu.
Dalam konteks ini, LBH AP Muhammadiyah juga mengingatkan penyelenggara pemilu, seperti petugas KPPS, PPS, PPK, serta komisioner KPU dari tingkat daerah hingga pusat, untuk menghargai suara masyarakat dan memastikan bahwa hasil penghitungan suara tidak diubah dengan cara apapun. Mereka menekankan bahwa setiap kecurangan atau manipulasi akan mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku.
Baca Press Rilis LBH-AP PP Muhammadiyah
