Menyambut Milad ke-23: Jangan Salahkan Transparansi Lazismu
Oleh : Ikhwanushoffa (Manajer Area Lazismu PWM Jateng)
Sebuah kesyukuran yang membuncah Lazismu selalu diizinkan Allah Ta’ala terus bertumbuh dan berkembang. Ada dua fenomena di tahun 2025 yang kiranya menarik dibahas. Pertama, sambutan Bupati pada acara Muzakki Gathering Lazismu Sragen di bulan Ramadan Kamis, 27 Maret 2025. Bupati menyampaikan, bahwa ia mendapatkan informasi jika Baznas Sragen, Lazismu Sragen dan Lazisnu Sragen juara. Namun, Kabupaten Sragen juga juara kemiskinan ekstrim di Solo Raya. Menurut Bupati hal itu paradoks.
Kedua, di waktu yang hampir bersamaan, di grup WA ada tanggapan dari seorang Pengurus PWM luar Jateng tentang capaian Lazismu Jateng, “Kita bangga dengan prestasi LAZISMU Jateng, tapi banyak pegawai AUM dan persyarikatan di bidang pendidikan honornya hanya seperempat UMR. Alih alih menghadirkan kemakmuran bersama, yang terjadi kita bagian dari kontributor kemiskinan Jateng…Wallahu a’lam”.
Membaca dua fenomena tersebut, sepertinya Lazismu menjadi tersangka utama kemiskinan dan gaji rendah pegawai AUM. Maka, perlu kiranya kita telaah secara dingin dengan instrumen logika paling sederhana, yakni silogisme (premis mayor, premis minor, dan konklusi). Kita susun premis dengan menggunakan pendekatan historis.
Juara kemiskinan, dengan BAZ/LAZ juara duluan mana? Tentu lebih dulu kemiskinannya. Prestasi Lazismu, dengan rendahnya gaji pegawai duluan mana? Jelas lebih dulu rendahnya gaji.
Yang lebih dulu ditaruh di premis mayor. Fenomena kesatu, Premis Mayor: Kemiskinan Juara, Premis Minor: BAZ/LAZ Juara. Konklusi: Di tengah juara kemiskinan, BAZ/LAZ bisa jadi juara. Jika kesimpulan ditarik selogis itu maka dengan mudah kita bisa memberikan pesan moral: yang kabupaten miskin saja segitu, apalagi mestinya kabupaten yang kaya. Itu kalau pakai silogisme, sekarang kita pakai logika komparasi. Penghimpunan Lazismu Sragen 2024 Rp. 22 M. Baznas Kabupaten dan Lazisnu bawahnya lagi. Bandingkan dengan APBD Sragen 2024 yang Rp. 2,4 T. Hanya 0,9%, bahkan tidak genap 1 persen. Jika 2,4 T tidak bisa mengelimasi kemiskinan ekstrim, kemudian penghimpunan ZIS yang hanya puluhan M dijadikan tertuduh, itu yang semestinya disebut paradoks hakiki.
Sama untuk fenomena kedua. Premis Mayor: Gaji pegawai AUM rendah, Premis Minor: Lazismu berprestasi, Konklusi: Di tengah gaji pegawai AUM yang rendah mampu melahirkan Lazismu yang berprestasi. Selanjutnya memakai logika komparasi. Lazismu hanya mengelola 2,5% dari AUM. 97,5% dikelola AUM. Itu bila AUM-nya menunaikan Zakat Lembaga. Atau komparasi data lain. Pembiayaan AUM di Jateng mencapai Rp. 2,7 T di tahun 2024. Logika pembiayaan adalah 30% omset. Jadi ada Rp. 9 T omset AUM di Jateng. Itu baru dari AUM yang melakukan pembiayaan. Bandingkan penghimpunan Lazismu se-Jateng 2024 yang Rp. 254 M. Hanya 2,8%. Jika yang punya omset Rp 9 T tidak mampu menyejahterakan pegawainya, bagaimana bisa Lazismu dijadikan tertuduh?
Memang benar pesan KH. Ahmad Dahlan, “Setinggi-tingginya pendidikan akal ialah pendidikan dengan Ilmu Mantiq.” Tanpa mantiq yang benar, bisa melahirkan sesat pikir. Jangan sampai wilayah lain berpesan pada Lazismu-nya: “Ga usah penghimpunan tinggi, karena guru-guru gaji masih rendah!” Lazismu bisa kelihatan besar karena tertib audit KAP (Kantor Akuntan Publik) dan selalu mempublikasi penghimpunannya. Bagimana bila AUM Pendidikan, PTMA, AUMKes, BUMM seperti SM, Gramasurya, Dapen dan lain sebagainya selalu share omset beserta hasil audit KAP-nya di WA-WA grup. Maka akan nampak Lazismu amat sangat kecil market share-nya di internal Persyarikatan. Tolong, jangan salahkan transparasi Lazismu. Wallaahu a’lam.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
