YOGYAKARTA – Posisi atau relasi Muhammadiyah dengan penguasa, maupun pemerintah adalah loyal-kritis. Yakni mendukung program yang baik dan berdampak ke masyarakat, namun kritis terhadap kebijakan yang perlu dikritik.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir pada Jumat (5/ 6) dalam Program Persona di kanal siaran BeritaSatu dan BTV “Haedar Nashir: Strategis Muhammadiyah Kelola Aset Rp 450 Triliun demi Umat.”
Relasi loyal-kritis yang dibangun Muhammadiyah dengan penguasa ini tidak terjadi pada mutakhir saja, tapi sudah menjadi jati diri sejak zaman Kiai Ahmad Dahlan. Haedar menceritakan, Muhammadiyah di masa penjajahan mengutuk kolonialisme, tapi di sisi lain memanfaatkan ruang yang disediakan penguasa untuk menyejahterakan umat dan bangsa.
“Muhammadiyah itu selalu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra, tetapi pada saat yang sama juga menjadikan pemerintah itu sebagai bagian integral kita dalam membangun bangsa secara setara dengan posisi dan fungsi yang berbeda,” ungkapnya.
Hidup di sebuah negara yang sangat besar, Muhammadiyah menyadari bahwa peran pelayanan kepada bangsa nisbi dilakukan oleh pemerintah tanpa menggandeng swasta atau ormas keagamaan seperti Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah menyadari itu, maka dakwahnya banyak meringankan beban pemerintah.
“Tapi tentu Muhammadiyah juga bersifat korektif, kritis ketika ada kebijakan-kebijakan yang kita pandang itu tidak sejalan dalam konteks keadilan, dalam konteks menyangkut hal-hal yang bersifat keagamaan, dan lain-lain,” katanya.
Haedar menjelaskan, model kritik yang disampaikan Muhammadiyah berbeda dengan kritisisme gerakan politik, maupun LSM. Muhammadiyah memiliki iramanya sendiri dalam peran kritis melalui argumentasi yang kuat, lobi – tidak mengumbar kritik di media, dan tidak konfrontatif.
“Karena itu kan menyangkut karakter kita. Jadi kita menjalankan itu, kritik dengan konstruktif. Orang menyebutnya sebagai Muhammadiyah ini loyal-kritis,” ungkapnya.
Meski demikian, Muhammadiyah tetap menghargai pihak-pihak yang melakukan kritik dengan pola atau langgam mereka sendiri – dengan tetap saling menghormati. Jangan sampai ada kekuatan kritis, lalu melihat Muhammadiyah atau ormas yang langgam kritisnya berbeda dianggap terkooptasi pemerintah.
“Sejak kapan sih kita menggunakan kooptasi, subordinasi, hegemoni, dan sebagainya?. Kita tidak punya referensi itu,” kata Haedar Nashir.
