YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa seluruh tanah dan aset milik Muhammadiyah berada di bawah nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
Penegasan ini disampaikan Haedar dalam pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/12).
Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah memiliki banyak aset berupa tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan hingga luar negeri seperti di Melbourne dan Malaysia. Seluruh aset ini terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang badan hukumnya berada di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, saat ini kami sedang menata seluruh administrasi lahan tanah itu yang kebetulan bahwa seluruh lahan, tanah, aset, bergerak tidak bergerak itu satu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” ungkap Haedar.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa proses administrasi sering menghadapi kendala, terutama terkait organisasi otonom seperti ‘Aisyiyah. “Sering ada problem juga misalnya, ‘Aisyiyah statusnya sebagai organisasi otonom khusus yang diberi mandat oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengelola seluruh aset, amal usaha, lembaga yang menjadi kelolaannya,” jelasnya.
Haedar berharap Nusron Wahid dan jajarannya di Kementerian ATR/BPN dapat memahami posisi Muhammadiyah dalam pengelolaan tanah dan aset. “Kami pun nanti akan terus memperbaiki administrasinya. Muhammadiyah ini seperti ormas lainnya selalu mengikuti regulasi negara, tapi hal-hal spesifik yang memang memerlukan MoU,” tambah Haedar.
Sementara itu, Nusron Wahid menyambut baik masukan yang disampaikan oleh Haedar Nashir. Ia mengaku telah lama ingin berkunjung ke PP Muhammadiyah untuk berdialog terkait isu-isu strategis. “Terimakasih atas waktunya. Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” kata Nusron.
