Semarang – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah merilis hasil survei terkait evaluasi publik terhadap kinerja 100 hari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Hasilnya, banyak program prioritas dinilai baru sebatas proses dan belum menunjukkan hasil nyata.
Ketua Bidang Studi dan Advokasi Publik LHKP PWM Jateng, Cahyo Seftyono, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap program-program Gubernur dan Wakil Gubernur, serta meningkatkan partisipasi publik dalam proses evaluasi kebijakan.
“Survei ini kami lakukan agar ada keterlibatan masyarakat dalam memantau dan memberikan umpan balik terhadap kerja-kerja pemerintahan,” ujar Cahyo saat konferensi pers di Kantor PWM Jateng, Semarang, Selasa (3/6/2025).
Survei dilakukan secara daring dengan melibatkan 529 responden dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Komposisi responden terdiri atas 73,5 persen laki-laki dan 26,5 persen perempuan, dengan rentang usia antara 17 hingga 65 tahun.
Menurut Cahyo, mayoritas responden sudah mengetahui keberadaan 11 program prioritas yang diusung pasangan Luthfi-Yasin. Namun, hanya sekitar 20 persen dari program tersebut yang dinilai telah tercapai. Sebanyak 60 persen masih dalam proses, sementara sisanya belum menunjukkan perkembangan berarti.
“Program yang paling banyak diketahui masyarakat adalah pendidikan berkualitas dan merata, dengan tingkat pengenalan sebesar 74,5 persen. Disusul program moderasi beragama dan wawasan kebangsaan yang mencapai 70,5 persen,” ungkap Cahyo.
Meski begitu, ada dua program yang masih kurang dikenal publik. Program “Pesantren Obah” hanya dikenal oleh 48,2 persen responden. Sementara program “Taruna Karya Mandiri” atau dikenal juga sebagai “Kartu Zilenial” hanya diketahui oleh 44,2 persen responden.
Cahyo menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah sangat penting, karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan dan penerimaan publik.
“Persepsi publik didominasi pada penilaian ‘dalam proses’. Artinya, masyarakat belum melihat dampak nyata dari kebijakan tersebut. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa 100 hari memang waktu yang relatif singkat untuk menilai kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Namun, kata dia, bukan berarti tidak perlu ada tolok ukur.
“Dalam pemerintahan, penting adanya indikator untuk melihat arah dan capaian kebijakan. Evaluasi publik seperti ini bisa menjadi dasar perbaikan dan penguatan program ke depan,” lanjutnya.
Untuk itu, LHKP PWM Jateng mendorong adanya akselerasi dan intervensi nyata dari pemerintah daerah. Terutama pada program-program yang belum menunjukkan hasil dan tingkat pemahaman publik yang masih rendah.
Cahyo menegaskan bahwa program dengan capaian rendah harus segera dievaluasi secara menyeluruh, agar tidak sekadar menjadi janji kampanye semata.
“Kita tidak ingin program-program ini hanya indah di atas kertas. Perlu langkah konkret dan komunikasi publik yang intensif agar masyarakat tahu, paham, dan merasakan manfaatnya,” tutupnya.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha
