JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 2,1 ton dari total seberat 214,84 ton yang diamankan aparat selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (29/10) dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum PBNU, serta pimpinan ormas-ormas keagamaan lainnya sebagai wujud dukungan terhadap upaya nasional pemberantasan narkoba.
Haedar menegaskan, kehadiran Muhammadiyah dalam kegiatan ini merupakan bentuk pemihakan moral dan keagamaan terhadap gerakan penyelamatan bangsa dari ancaman narkoba, yang telah merusak sendi-sendi kehidupan dan masa depan generasi muda Indonesia.
Kehadiran Haedar bersama para tokoh agama adalah bagian dari komitmen bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.’ (QS At-Tahrim: 6)”
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, selama satu tahun masa pemerintahannya.
Haedar turut menyampaikan penghargaan yang sama kepada Kapolri dan seluruh jajaran atas kerja keras dan keberhasilan tersebut.
“Narkoba dengan segala jenisnya — termasuk sabu-sabu dan ganja — adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pemusnahan besar-besaran ini merupakan peringatan keras bagi seluruh elemen bangsa tentang bahaya besar narkoba yang dapat menghancurkan generasi, bahkan anak-anak dan perempuan kini menjadi sasaran peredaran barang haram ini,” tegas Haedar.
Lebih lanjut, Haedar menyerukan pentingnya pembentukan ekosistem sosial yang sehat dan terintegrasi dalam gerakan antinarkoba, mulai dari keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, hingga seluruh institusi sosial.
“Selain penindakan hukum yang tegas dan keras, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Indonesia dengan wilayah yang luas dan penduduk yang besar berpotensi menjadi sasaran empuk jaringan internasional narkoba. Maka, tidak boleh ada kompromi bagi segala bentuk peredaran narkoba yang merusak masa depan Indonesia,” pungkasnya.
