YOGYAKARTA – Muhammadiyah segera menggelar Tanwir terakhir untuk periode ini pada Bulan November 2026 di Sulawesi Tengah, yang bertempat di Universitas Muhammadiyah (UM) Palu.
Tanwir dalam AD/ART organisasi Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar. Di mana saat ini Muktamar 49 tahun 2027 sedang disiapkan di Sumatra Utara (SUMUT), yang akan bertempat di UMSU.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menjelaskan, pada Tanwir 2026 di Palu akan menjadi tanwir terakhir periode 2022-2027– selain tanwir melekat Muktamar yang akan dilangsungkan di Medan tahun 2027 nanti.
“Tanwir besok itu, kita akan membahas pertama, program-program Muhammadiyah buat 25 tahun ke depan,” hal itu diungkap Haedar saat Peluncuran Logo Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, pada Sabtu (12/9) di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah dua periode ini menjelaskan, Muhammadiyah sejak tahun 2000 telah menyusun program strategis lima tahunan sampai 25 tahun dan sekarang sudah habis. Oleh karena itu akan disusun pada Tanwir mendatang.
Sebagai organisasi Islam yang telah melewati 114 tahun, Muhammadiyah didesain untuk berkelanjutan. Maka penyusunan program untuk jangka panjang diperlukan sebagai guide arah gerak organisasi ini selanjutnya.
Tak ingin seperti program yang dijalankan oleh Pemerintah, Haedar menjelaskan, bahwa arah gerak program Muhammadiyah harus berkesinambungan– jangan terpotong-potong sehingga agenda tidak tuntas terselesaikan.
Bersama Satukan Bangsa: Refleksi Bangsa Demokratis
Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah angkat tema “Bersama Satukan Bangsa”. Secara normatif, bangsa Indonesia termasuk Muhammadiyah memiliki potensi untuk bersatu dalam keragaman– bhineka tunggal ika.
Akan tetapi realitas kehidupan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia– lebih-lebih adalah dinamika di politik dan ekonomi. Antara politik dan ekonomi, kata Haedar, keduanya jadi sendi strategis akan tetapi memiliki masalah dan tantangan.
“Dari kondisi itu sering terjadi perbedaan-perbedaan pandangan yang tajam yang mestinya kita bisa berdialog. Kita bisa mencari titik temu, mencari moderasi,” katanya.
“Maka kita ingin lewat Tanwir ini membawa pesan kebangsaan bahwa modal sosial bersatu kita itu tidak cukup dengan hal-hal yang given atau sudah tersedia atau normatif ada, tetapi perlu didinamisasi dalam menghadapi berbagai dinamika perbedaan,” imbuhnya.
Mengelolah keragaman, katanya, membutuhkan visi kepemimpinan yang tidak hanya dimiliki oleh pusat, tapi juga sampai pada tingkatan paling bawah sekalipun. Hal itu tidak hanya berlaku bagi Pemerintah, tapi juga di organisasi kemasyarakatan.
Bagi Muhammadiyah mengelolah perbedaan tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya sampai pada persatuan. Sebab persatuan harus berdampak pada kemajuan, membangun peradaban atau negara yang maju.
Usaha-usaha menyatukan bukan hanya agenda akar rumput, lebih-lebih harus menjadi agenda utama para elit. Kelompok elit apapun itu harus mempelopori sekaligus merawat kebersamaan– hidup guyub rukun dalam satu tujuan yang sama.
