JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima audiensi Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia pada Rabu (14/10) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas penguatan kelembagaan pesantren, peningkatan kualitas pendidikan, pendataan pesantren dan santri, serta peluang kolaborasi dalam peringatan Hari Santri.
Dihadiri oleh Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama Basnang Said, Sekretaris Direktorat Jenderal Pesantren Arsad Hidayat, serta sejumlah pejabat di lingkungan Ditjen Pesantren.
Sementara itu dari PP Muhammadiyah, hadir Ketua PP Muhammadiyah Kiyai Saad Ibrahim, Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren (LP2) PP Muhammadiyah Maskuri, dan Bendahara LP2 PP Muhammadiyah Ta’rif Abdul Jalil.
Dalam pertemuan itu, Basnang menegaskan bahwa peringatan Hari Santri merupakan milik seluruh umat Islam, bukan hanya pesantren atau organisasi kemasyarakatan Islam tertentu. Ia berharap Muhammadiyah turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Hari Santri sekaligus memperkuat kerja sama dalam pengembangan pesantren.
“Kita mendesain Hari Santri sebagai milik umat Islam secara keseluruhan, tanpa kemudian terkooptasi oleh satu atau dua organisasi,” ujar Basnang.
Menurutnya, pelibatan berbagai organisasi Islam penting untuk menunjukkan kontribusi umat Islam secara luas dalam kehidupan bangsa. Karena itu, ia berharap perwakilan Muhammadiyah dapat mengambil bagian dalam sejumlah agenda peringatan Hari Santri, termasuk pelaksanaan upacara.
Basnang juga menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren merupakan hasil dari proses panjang yang telah diperjuangkan sejak 2017. Kehadiran direktorat jenderal khusus tersebut diharapkan membuat penanganan pesantren lebih terarah serta memperkuat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan lembaga pendidikan pesantren.
Selain itu, Basnang menyoroti pentingnya pembenahan data pesantren dan santri. Menurutnya, pendataan yang akurat, termasuk berdasarkan nama dan alamat, diperlukan untuk menggambarkan kondisi pesantren secara menyeluruh dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.
Pendataan tersebut juga perlu memperhatikan satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan pesantren. Dengan demikian, keberadaan pesantren dan para santrinya dapat tercatat secara lebih tepat, termasuk ketika santri juga terdaftar sebagai peserta didik di sekolah formal.
Basnang menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan. Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, dapat menjadi ruang kolaborasi antara Kementerian Agama dan Muhammadiyah, baik di tingkat pusat maupun melalui pimpinan wilayah dan daerah.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pesantren Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Basnang menyatakan, “Sesungguhnya, pesantren Muhammadiyah adalah pesantren yang benar-benar terdepan di Indonesia.”
Ia berharap koordinasi antara Kementerian Agama dan Muhammadiyah dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas, terutama dalam mendukung pengembangan pesantren dan memperjuangkan pemenuhan hak-hak lembaga pendidikan tersebut secara lebih adil.
Muhammadiyah Tekankan Penguatan Tradisi Keilmuan
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah KH Saad Ibrahim menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan keberlanjutan kepemimpinan pesantren. Menurutnya, kepemimpinan perlu mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi, bukan semata-mata didasarkan pada hubungan keluarga.
Saad juga menekankan pentingnya penguatan tradisi keilmuan dalam pengembangan pesantren. Pendidikan pesantren, menurutnya, perlu mengintegrasikan penguasaan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan sains agar mampu menjawab tantangan zaman.
Dalam pembahasannya, Saad mengemukakan gagasan “pesantrenisasi kampus dan kampusisasi pesantren” sebagai pendekatan untuk mempererat hubungan antara pendidikan pesantren dan perguruan tinggi. Gagasan tersebut menekankan pentingnya penguatan pendidikan, penguasaan ilmu, serta pembentukan karakter dalam proses mencetak generasi dan ulama yang memiliki wawasan luas.
Ia turut menyinggung pentingnya memahami peran ulama secara komprehensif, tidak terbatas pada penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus pembahasan peluang kerja sama antara PP Muhammadiyah dan Ditjen Pesantren Kementerian Agama. Kolaborasi ke depan diharapkan dapat memperkuat pendidikan pesantren, mengembangkan dakwah, serta meningkatkan pemberdayaan santri dan masyarakat. (Taufik)
