SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada 2026 dinilai tidak boleh sekadar menjadi agenda pembagian makanan secara massal. Lebih dari itu, program nasional tersebut harus mampu menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
Pesan tersebut disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd., saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Membedah Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah, di Hotel Grasia, Semarang, Sabtu (10/10/2026).
Dalam paparannya, Masrukhi mengajak peserta melihat MBG dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dinilai dari banyaknya porsi makanan yang tersalurkan atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi harus dilihat dari perubahan nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.
MBG, dalam pandangannya, merupakan bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi berkualitas diharapkan memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik, mampu mengikuti pembelajaran secara optimal, serta tumbuh menjadi generasi yang produktif.
Karena itu, pelaksanaan MBG membutuhkan perencanaan matang, pengawasan berkelanjutan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Bukan Sekadar Makan Gratis, Ada Lima Dimensi Penting
Masrukhi menjelaskan bahwa MBG sesungguhnya memiliki lima dimensi strategis yang saling berkaitan, yakni filosofis, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola.
Dari sisi filosofis, MBG mencerminkan tanggung jawab negara dalam memastikan generasi penerus mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara sehat.
Sementara dari dimensi pendidikan, kegiatan makan bersama dapat menjadi sarana pembentukan karakter. Anak-anak tidak hanya belajar memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga dibiasakan untuk disiplin, tertib mengantre, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan peduli terhadap sesama.
Adapun dari dimensi kesehatan, standar kualitas bahan pangan, kandungan gizi, kebersihan pengolahan, serta keamanan makanan harus menjadi prioritas utama.
Menariknya, MBG juga menyimpan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dapat membuka peluang pasar bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sebagai penerima makanan, tetapi juga oleh masyarakat yang terlibat dalam rantai pasoknya.
Namun, seluruh potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung tata kelola yang baik, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Belajar dari 107 Negara, Indonesia Harus Punya Model Terbaik
Dalam kesempatan tersebut, Masrukhi juga mengajak peserta mencermati praktik program makan sekolah di berbagai negara.
Berdasarkan materi yang dipaparkannya, program makan sekolah telah diterapkan di 107 negara dan menjangkau sekitar 466 juta anak.
Negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang menjadi contoh bagaimana penyediaan makanan di sekolah dapat diintegrasikan dengan sistem pendidikan, pembentukan karakter, serta kebijakan kesehatan masyarakat.
Pengalaman internasional tersebut memberikan pelajaran bahwa makan bergizi bukan semata urusan menyediakan makanan, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.
Meski demikian, Masrukhi menekankan pentingnya penyesuaian dengan karakteristik Indonesia. Kondisi geografis, budaya pangan, kemampuan ekonomi masyarakat, serta kesiapan kelembagaan di setiap daerah perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program.
Pendekatan yang berhasil di negara lain tidak serta-merta dapat diterapkan secara identik di Indonesia.
Oleh karena itu, penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan MBG.
SPPG diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan, tetapi juga menjadi unit pelayanan yang mampu menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan distribusi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Jangan Hanya Hitung Porsi Makanan, Ukur Dampaknya bagi Anak
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian Masrukhi adalah bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan MBG secara objektif dan terukur.
Ia memperkenalkan lima tahapan evaluasi yang dapat digunakan, yaitu input, process, output, outcome, dan impact.
Pada tahap input, evaluasi berfokus pada kesiapan anggaran, tenaga pelaksana, bahan pangan, infrastruktur, dan sarana pendukung.
Tahap process menilai kualitas penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, penerapan standar keamanan pangan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Sementara itu, output mengukur hasil langsung program, seperti jumlah makanan yang disalurkan dan ketepatan penerimanya.
Namun, evaluasi tidak boleh berhenti pada tahap tersebut.
Melalui outcome, pemerintah perlu mengukur perubahan yang dialami anak-anak setelah menerima manfaat program, termasuk perkembangan status gizi, kehadiran di sekolah, dan dukungan terhadap aktivitas pembelajaran.
Adapun impact diarahkan untuk melihat hasil jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Kerangka evaluasi tersebut menjadi penting untuk memastikan MBG tidak sekadar berhasil secara administratif, tetapi benar-benar memberikan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
MBG Harus Menjadi Investasi Masa Depan Bangsa
Lebih jauh, Masrukhi mengingatkan bahwa besarnya cakupan program MBG harus diimbangi dengan keseriusan dalam menjaga kualitas pelaksanaan.
Program yang menyasar puluhan juta masyarakat tentu membutuhkan koordinasi lintas sektor, khususnya antara bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan pemberdayaan ekonomi.
Berbagai penelitian internasional mengenai program makan sekolah menunjukkan potensi manfaat terhadap peningkatan kehadiran peserta didik, perbaikan status gizi, dukungan terhadap proses pembelajaran, serta penguatan ekonomi keluarga.
Kendati demikian, manfaat tersebut tidak hadir secara otomatis. Kualitas penyelenggaraan, ketepatan sasaran, keberlanjutan anggaran, dan sistem evaluasi menjadi faktor penting yang menentukan hasilnya.
Melalui forum Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional II LHKP PWM Jawa Tengah tersebut, pembahasan MBG sekaligus menghadirkan perspektif kritis dan konstruktif terhadap salah satu kebijakan strategis nasional.
Program sebesar MBG perlu terus dikawal agar pelaksanaannya mengedepankan kepentingan masyarakat, keselamatan penerima manfaat, serta penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan semata-mata ketika jutaan porsi makanan berhasil dibagikan setiap hari, melainkan ketika program tersebut mampu melahirkan generasi Indonesia yang lebih sehat, semakin cerdas, memiliki karakter kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Sebab, investasi terbaik sebuah bangsa bukan hanya menyediakan makanan bagi generasinya hari ini, tetapi memastikan mereka memiliki masa depan yang lebih baik.
